Hogereburgerschool
Hoogere Burgerschool dalam ejaan bahasa Belanda lebih baru Hogere Burgerschool disingkat HBS adalah pendidikan menengah umum pada zaman Hindia Belanda untuk orang Belanda, Eropa atau elite pribumi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Masa studi HBS berlangsung dalam lima tahun atau setara dengan MULO + AMS (SMP + SMA).
Peraturan Pendidikan 1848, 1892, dan Politik Etis 1901
Peraturan pendidikan dasar untuk masyarakat pada waktu Hindia Belanda pertama kali dikeluarkan pada tahun 1848, dan disempurnakan pada tahun 1892 di mana pendidikan dasar harus ada pada setiap Karesidenan, Kabupaten, Kawedanaan, atau pusat-pusat kerajinan, perdagangan, atau tempat yang dianggap perlu. Peraturan yang terakhir (1898) diterapkan pada tahun 1901 setelah adanya Politik Etis atau Politik Balas Budi dari Kerajaan Belanda, yang diucapkan pada pidato penobatan Ratu Belanda Wilhelmina pada 17 September 1901, yang intinya ada 3 hal penting yaitu irigasi, transmigrasi, dan pendidikan.
Pada zaman Hindia Belanda anak masuk HIS pada usia 6 tahun dan tidak ada Kelompok Bermain (Speel Groep) atau Taman Kanak-Kanak (Frobels), sehingga langsung masuk HIS dan selama 7 tahun belajar. Setelah itu dapat melanjutkan ke MULO, HBS, atau Kweekschool.
Jalur untuk anak Belanda adalah:
- Europeesche Lagere School (ELS) - HBS V;
- Europeesche Lagere School (ELS) - HBS III - HBS V;
- Europeesche Lagere School (ELS) - Gymnasiun/Lyceum; atau
- Europeesche Lagere School (ELS) - MULO - AMS.
Jalur sekolah bagi anak Belanda juga dapat dimasuki oleh anak Bumiputera dan Tionghoa yang terpilih.
Bagi masyarakat keturunan Tionghoa biasanya memilih jalur HCS (Hollandsche Chineesche School atau "sekolah Belanda untuk orang Tionghoa") karena selain bahasa pengantar Belanda, juga diberikan bahasa Tionghoa.
Di luar jalur resmi Pemerintah Hindia Belanda, maka masih ada pihak swasta seperti Taman Siswa, Perguruan Rakyat, Kristen dan Katholik. Pada jalur pendidikan Islam ada pendidikan yang diselenggrakan oleh Muhamadiyah, Pondok Pesantren, dan lainnya.
Jalur Pendidikan HBS
Pendidikan HBS selama 5 tahun setelah HIS atau ELS adalah lebih pendek daripada melalui jalur MULO (3 tahun) + AMS (3 tahun). Di sini dibutuhkan murid yang pandai, terutama bahasa Belanda. Sukarno merupakan salah satu murid HBS di Surabayasebelum dia masuk THS di Bandung. Jumlah anak pribumi yang masuk HBS pada tahun 1900 hanya 2%, pada tahun 1915 sebanyak 6,1% dari 915 siswa di tiga HBS (Jakarta, Surabaya, dan Semarang). Pemerintah Hindia Belanda sudah mengizinkan anak pribumi masuk HBS sejak tahun 1874.[1]
Daftar HBS
Hingga pertengahan abad ke-19 Hindia Belanda belum memiliki Voortgezet Lager Onderwijs (pendidikan dasar lanjutan) atau Middelbaar Onderwijs (pendidikan menengah) baik bagi orang Belanda/Eropa maupun pribumi. Barulah pada tahun 1860 dibuka Gymnasium Koning Willem III yang walau bernama "gymnasium" namun lebih merupakan HBS 3 tahun yang kemudian ditingkatkan menjadi HBS 5 tahun.[2] Sampai akhir TA 1937-1938 terdapat 27 sekolah HBS 3 tahun dan 14 sekolah HBS 5 tahun.[2] Berikut adalah daftar HBS 5 tahun (HBS V) diurut sesuai pembukaannya:
HBS 3 tahun (HBS III) yang tercatat pada bulan Januari 1938 sebagai berikut:
Kurikulum HBS
Kualitas HBS di Hindia Belanda dirancang agar tidak lebih rendah dari HBS di negeri Belanda. Hal ini dibuktikan dengan kurikulum yang dibuat sama, dan kualitas gurunya juga disetarakan di mana banyak juga yang menyandang gelar Doktor. Mata pelajaran yang diberikan meliputi 19 mata pelajaran. Sebelas mata pelajaran diberikan dari kelas satu sampai kelas lima, yaitu:[1]
Enam pelajaran yang diberikan sejak kelas tiga hingga kelas lima adalah:[1]
Mata pelajaran yang diberikan sejak kelas empat adalah mekanika dan kosmografi. Berbeda dengan HBS di Belanda, Bahasa Latin dan bahasa Yunani tidak diberikan di HBS di Hindia Belanda.[1]
Beban pelajaran yang banyak dan berat itu menyebabkan para siswa HBS sulit menyelesaikan studinya tepat waktu, bahkan akhirnya drop out. Jumlah murid yang dapat bertahan hingga kelas empat hanya 50%, sementara yang berhasil lulus ujian akhir dan memperoleh ijazah HBS hanya 25%, dan sisanya drop out.[1]
Tingginya angka drop out disebabkan:[1]
- banyaknya jumlah pelajaran yang diberikan;
- tingginya standar kualitas akademis yang ditetapkan sebagai syarat kelulusan;
- ketiadaan/kekurangan biaya.
Kebanyakan murid merasa berat memenuhi standar kelulusan mata pelajaran bahasa Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Sebagian lainnya kesulitan untuk bisa lulus pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan alam. Penerapan standar tinggi ini memang harus diterima agar HBS Jawa dapat disetarakan dengan HBS di Belanda.[1]
Lihat pula
Galeri
Jl. Salemba Raya 28A, Jakarta Pusat
HBS Surabaya - sekarang digunakan SMA N 1,2,5 & 9 Surabaya
Siswa HBS Surabaya merayakan HUT ke-25, bendera sekolah tertera "Hoogere Burgerschool te Soerabaia" dengan motto "Per aspera ad astra" - "melalui jerih payah untuk meraih bintang"
Siswa HBS Semarang (sekarang SMAN 1 Semarang) sedang berlatih senam
HBS Bandung - sekarang digunakan SMAN 5 (sayap kiri) & SMAN 3 (sayap kanan)
HBS Bandung - sekarang digunakan SMAN 5 (sayap kiri) & SMAN 3 (sayap kanan)
Halaman dalam HBS Bandung
Catatan
Referensi
Chaerul Saleh
Chaerul Saleh gelar Datuk Paduko Rajo (lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat, 13 September 1916 – meninggal di Jakarta, 8 Februari 1967 pada umur 50 tahun) adalah seorang pejuang dan tokoh politik Indonesia yang pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri, menteri, dan ketua MPRS antara tahun 1957 sampai 1966. Ia juga menelurkan ide negara kepulauan dengan batas teritorial 12 mil laut yang disahkan pada 13 Desember 1957. Atas jasa-jasanya Chaerul dianugerahi pangkat Jenderal TNI Kehormatan.
Idrus Nasir Djajadiningrat
Laksamana Muda TNI (Purn.) Raden Bagus Idrus Nasir Djajadiningrat, M.A. (EYD: Jayadiningrat; lahir di Serang, Banten, 04 Juni 1920 – meninggal di Jakarta, 24 Agustus 1980 pada umur 60 tahun) atau juga dikenal sebagai Didi Djajadiningrat adalah seorang diplomat dan tokoh veteran asal Indonesia. Dia juga bergabung sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia tahun 1945 pada masa penjajahan. Pada masa Orde Baru, dia kemudian menjadi Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya fraksi ABRI yang diangkat oleh Soeharto.
Maria Ulfah Santoso
Mr. Hajjah Raden Ayu Maria Ulfah atau Maria Ulfah Santoso atau Maria Ulfah Soebadio Sastrosatomo (lahir di Serang, Banten, 18 Agustus 1911 – meninggal di Jakarta, 15 April 1988 pada umur 76 tahun) atau dahulu dikenal sebagai Maria Ulfah Santoso adalah salah satu mantan Menteri Sosial pada Kabinet Sjahrir II. Nama Santoso diambil dari nama suami pertama dan nama Soebadio Sastrosatomo diambil dari nama suami kedua setelah suami pertama meninggal dunia.
Ia adalah perempuan Indonesia pertama yang meraih gelar sarjana hukum, memangku jabatan menteri dan anggota Dewan Pertimbangan Agung. Ia memulai kariernya sebagai tenaga honorer bagian perundang-undangan Kabupaten Cirebon. Ia juga menjadi guru AMS Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1943.Selama pendudukan Jepang ia bekerja di Departemen Kehakiman, kemudian pindah ke Departemen Luar Negeri. Pada tahun 1946, setahus setelah Deklarasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Subadio diangkat menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Sjahrir. Pada tahun 1946-2947, ia menjabat sebagai sekretaris Perdana Menteri/Dewan Menteri di Jakarta. Pada tahun 1950-1961, Subadio menjadi ketua Panitia Sensor Film di Jakarta.
Selain jabatan tetapnya itu, ia aktif dalam mengikuti kongres-kongres yang diselenggarakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada tahun 1968, ia menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Untuk jasa-jasanya, Maria Ulfah Subadio dianugerahi penghargaan Satya Lencana Karya Satya Tingkat II pada tahun 1961; Bintang Maha Putera Utama (1973).Semasa hidupnya Subadio menikah dua kali, yang pertama dengan Mr. Santoso (1848), dan dengan Soebadio Sastrosatomo yang aktif dalam gerakan kemerdekaan Republik Indonesia, anggota KNIP, Parlemen Republik Indonesia Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, dan DPR hasil Pemilu I (1955).
Piet de Jong
Petrus Jozef Sietse "Piet" de Jong (pengucapan Belanda: [ˈpeːtrʏs ˈjoːzəf ˈsitsə ˈpit də ˈjɔŋ]; lahir di Apeldoorn, Belanda, 3 April 1915 – meninggal di Den Haag, Belanda, 27 Juli 2016 pada umur 101 tahun) adalah seorang mantan politikus Belanda dari Partai Rakyat Katolik (KVP) yang sekarang bergabung ke dalam partai Christian Democratic Appeal (CDA). Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Belanda dari 5 April 1967 sampai 6 Juli 1971.De Jong merupakan veteran perwira angkatan laut Perang Dunia II, ia lulus dari Sekolah Angkatan Laut Kerajaan Belanda pada tahun 1934 dan bergabung dengan Layanan Kapal Selam Angkatan Laut Kerajaan Belanda dan bertugas di HNLMS O 24 selama Perang Dunia II, ia mengakhiri perang sebagai komandan kapal. HNLMS O 24 adalah salah satu dari beberapa kapal selam Belanda yang selamat pada Perang Dunia II. Selama bertugas pada Perang Dunia II, ia dianugerahi Salib Perunggu dua kali, pertama kalinya pada tahun 1940 dan untuk kedua kalinya pada tahun 1943, De Jong juga dianugerahi Distinguished Service Cross dari Britania Raya atas jasa dan kepemimpinannya selama Perang Dunia II.Setelah Perang Dunia II, De Jong terus bertugas di Angkatan Laut Kerajaan Belanda, menjadi komandan kapal fregat HNLMS De Zeeuw dari tahun 1951 sampai 1952 dan kapal perusak HNLMS Gelderland dari tahun 1958 sampai 1959. Di antara dua tugasnya sebagai komandan tersebut, ia menjabat sebagai kepala staf Pangeran Bernhard dari Lippe-Biesterfeld dan ajudan untuk Ratu Juliana dari tahun 1955 sampai 1958. De Jong akhirnya naik pangkat menjadi Kapten pada tahun 1958 tetapi pensiun dari dinas aktif, tahun kemudian ia diminta oleh Partai Rakyat Katolik untuk meenjabat sebagai Wakil Menteri Angkatan Laut.
De Jong menjabat sebagai Wakil Menteri Angkatan Laut dari 25 Juni 1959 sampai 24 Juli 1963 di Kabinet de Quay. Dia kemudian menjadi Menteri Pertahanan menjabat dari 24 Juli 1963 hingga 5 April 1967 di Kabinet Marijnen, Cals dan Zijlstra. Setelah pemilihan umum Belanda 1967, De Jong menjadi Perdana Menteri Belanda dan Menteri Urusan Umum, ia memimpin Kabinet de Jong. Dia juga menjabat sebagai penjabat Menteri Urusan Ekonomi dari 7 Januari 1970 hingga 14 Januari 1970, menyusul pengunduran diri Leo de Block, ia digantikan oleh Roelof Nelissen. Pengunduran diri De Blok merupakan satu-satunya perubahan di Dewan Menteri selama masa penuh kabinet.Meskipun popularitasnya, Partai Rakyat Katolik menolak untuk mencalonkan dia sebagai Lijsttrekker (calon teratas) untuk pemilihan umum Belanda 1971 karena dianggap "konservatif" dan ia digantikan oleh Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan, Gerard Veringa yang lebih memiliki "gambaran progresif". Setelah menjadi perdana menteri, De Jong tetap berpolitik aktif dan menjadi pemimpin parlemen Partai Rakyat Katolik di Senat dan ia menjadi anggota Senat dari 11 Mei 1971 hingga 17 September 1974 dan akhirnya pensiun dari politik aktif pada usia lima puluh sembilan. Menyusul akhir karier politiknya, De Jong menduduki banyak kursi di dewan pengawas dalam dunia bisnis dan industri (Royal Dutch Shell, Douwe Egberts, Het Financieele Dagblad, DAF, Koninklijke Hoogovens, SHV Holdings, CSM N.V., Radio Nederland Wereldomroep dan Het Nederlandse Rode Kruis).
De Jong dikenal karena akalnya yang cerdas dan komentar cepatnya. Kemampuannya sebagai pemimpin tim dengan perspektif dan pragmatisme sangat dikagumi. Kabinet De Jong adalah kabinet pertama setelah Perang Dunia II yang menyelesaikan masa jabatan penuh tanpa konflik internal. Sebelum kematiannya pada tahun 2016 di usia 101, ia adalah mantan Perdana Menteri Belanda tertua dan pemimpin negara tertua yang masih hidup. Setelah ia meninggalkan jabatan, De jong terus mengomentari urusan politik sebagai negarawan senior.
Sekolah menengah atas
Sekolah Menengah Atas (disingkat SMA; bahasa Inggris: Senior High School atau High School), adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat). Sekolah menengah atas ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12.
Pada saat pendaftaran masuk SMA yang menggunakan sistem online, siswa dapat memilih sekolah yang diinginkan dan memilih jurusan yang diminati. Pada akhir tahun ketiga (yakni kelas 12), siswa diwajibkan mengikuti Ujian Nasional (dahulu Ebtanas) yang memengaruhi kelulusan siswa. Lulusan SMA dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau langsung bekerja.
Pelajar SMA umumnya berusia 16-18 tahun. SMA tidak termasuk program wajib belajar pemerintah - yakni SD (atau sederajat) 6 tahun dan SMP (atau sederajat) 3 tahun - meskipun sejak tahun 2005 telah mulai diberlakukan program wajib belajar 12 tahun yang mengikut sertakan SMA di beberapa daerah, contohnya di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.SMA diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan SMA negeri di Indonesia yang sebelumnya berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Secara struktural, SMA negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan provinsi.
Sekolah di Indonesia
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa kolonial Belanda |
| ||||||
| Masa kolonial Jepang | |||||||
| Masa kemerdekaan | |||||||
This page is based on a Wikipedia article written by authors (here).
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Text is available under the CC BY-SA 3.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
